Dana Talangan Haji : Halal atau Haram?

Dulu, bank syariah pernah meluncurkan produk tabungan haji. Caranya, setiap nasabah yang sudah cukup tabungan hajinya, akan mendapatkan kursi keberangkatan. Jadi, pihak bank—bekerja sama dengan Kementerian Agama—berfungsi sebagai penyedia jasa pengurus haji bagi nasabah.

Untuk menjawab kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk dana talangan haji. Yaitu dana pinjaman (al-Qardh) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Kemudian, nasabah berwajiban mengembalikan dana dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jasanya, bank syariah memperoleh imbalan (ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan dan tidak boleh dipersyaratkan dalam pemberian dana talangan. Dari sinilah, kontroversi di kalangan masyarakat mulai muncul.

Pasalnya, pada tanggal 26 Juni 2002, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 29/ DSN-MUI/VI/2002 terkait dengan pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu isinya menyebutkan bahwa LKS dapat menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip al-Qard.

Ada yang berpendapat bahwa obyek akadnya adalah jasa pinjaman dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Dan setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Ada sebuah kaidah fikih menyebutkan, “Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat.» (Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf).

Menurut, AM. Hasan Ali, MA, Pengkaji Pusat Komunikasi Ekonomi Islam (PKES), salah satu ulama yang tidak menghendaki adanya dana talangan haji yaitu Quraish Shihab. Alasannya, rukun Islam kelima itu hanya wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu. Dengan adanya dana talangan haji, terkesan memaksakan diri bagi mereka yang tidak mampu. Padahal, hukumnya tidak wajib bagi yang tidak mampu.

Untuk menepis kesan terpaksa, fatwa tersebut mensyaratkan nasabah sebagai golongan orang mampu. Dalam artian, tidak akan memberatkan keluarganya nanti setelah pulang dari haji. “Kalau persoalannya memaksakan diri dan dinilai tidak mampu, maka tidak boleh,” tegas Hasan Ali, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Promitra Finance dan juga Dosen Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sedangkan untuk menepis kehalalan imbalan jasa (ujrah) yang diambil oleh LKS, fatwa tersebut merekomendasikan untuk merujuk pada prinsip ijarah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip al-Qardh dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Produk dana talangan haji memang memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, dana talangan haji memberikan unsur kemudahan. Di samping itu, semakin banyak produk yang dikembangkan bank syariah, semakin menarik umat Islam untuk menabung di bank syariah. Sedangkan sisi negatifnya, dana talangan haji mengajarkan umat Islam untuk berutang. Lebih baik menabung dulu daripada berutang.(febri/mg)

Sumber : majalahgontor.com

Merencanakan Keuangan Usaha Pemula

Oleh: Sri Khurniatun, MM,RFA*)

Sebut saja namanya Rahmat, beberapa waktu lalu menghubungi saya via email. Dia merencanakan berbisnis garmen atau busana muslim. Dia begitu yakin dengan usahanya tersebut, karena istrinya memiliki talenta mendesain dan menjahit baju. Untuk fokus di bisnis tersebut, dia ingin  berhenti bekerja. Dia menanyakan dari segi keuangan modal apa saja yang harus disiapkan dan realistiskah bila merencanakan keluar dari tempat bekerjanya sesegera mungkin?.

Banyak orang saat ini merencanakan memiliki usaha sebagai salah satu kendaraan untuk menuju kebebasan finansial. Sah-sah saja, tetapi kadang sebagian orang hanya berpikir action saja tanpa ada perencanaan yang matang, sehingga banyak usahanya yang bertumbangan di jalan. Parahnya lagi, banyak di antara mereka yang sudah terlanjur keluar dari tempat kerjanya tanpa persiapan yang cukup. Lantaran berniat fokus dan “membakar kapal”. Akhirnya, tidak sedikit yang memutuskan untuk bekerja lagi, karena usahanya gagal di tengah jalan.

Bagi saya selaku konsultan perencana keuangan,  merencanakan keuangan dalam memulai usaha sangat perlu, baik dari segi keuangan bisnis maupun keuangan pribadi tetap direncanakan dengan matang. Hal ini agar segala sesuatu bisa diantisipasi dengan baik. Nah, apa saja yang harus disiapkan bila kita ingin merencanakan usaha seperti Rahmat?

1. Persiapan Dana Darurat atau Cadangan

Dana darurat atau cadangan ini penting bagi seseorang yang akan memasuki dunia usaha. Paling tidak ini mengantisipasi bila Anda mengalami kegagalan. Atau sebagai bemper bila penghasilan usaha Anda belum bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dana cadangan untuk pengusaha paling tidak minimal 12 bulan pengeluaran keluarga. Kenapa? Biasanya 12 bulan pertama kegiatan usaha masih mengejar target balik modal dan uang usaha masih berputar untuk pengembangan omset. Jadi, keuntungan belum bisa digunakan untuk keperluan pribadi.  Kalau Anda cukup optimis dengan target bisnis Anda, maka bisa saja dana cadangan lebih kecil sebesar 6 bulan pengeluaran. Dana cadangan sebaiknya disimpan pada produk yang mudah dicairkan, seperti tabungan biasa, deposito, atau beli emas batangan.

2. Persiapan Modal

Untuk membuka bisnis garment seperti Rahmat, harus menentukan beberapa macam modal, yaitu biaya investasi peralatan, seperti mesin jahit, obras, dll. Atau bila Anda hanya sebagai distributor yang membuka toko garment Anda perlu perlengkapan untuk keperluan display produk dan peralatan toko seperti rak-rak, etalase, manequin, cash register, dll.

Anda juga memerlukan modal kerja untuk pembelian bahan baku, seperti kain, benang bila Anda memproduksi. Atau biaya pembelian pakaian jadi bila Anda hanya menjadi reseller. Sebaiknya, modal ini dicadangkan untuk 3 bulan ke depan yang bisa dikeluarkan tiap bulan atau ketika ada order. Modal ini juga bisa ditekan bila Anda menerapkan sistem konsinyasi atau titip jual dari supplier bila Anda sebagai reseller. Untuk menjadi reseller sebenarnya Anda bisa juga menjual secara online di webstore atau blog. Di mana Anda hanya menampilkan gambar sampel produk pakaian jadi tersebut. Bila ada pembeli yang memesan, baru Anda mengirim produknya.

Biaya yang perlu disiapkan lagi adalah biaya operasional untuk menjalankan usaha, seperti sewa tempat, gaji karyawan, listrik, kas kecil, dll.  Biaya operasional sebaiknya juga dicadangkan 3 bulan untuk berjaga-jaga selama usaha Anda belum menguntungkan.

3. Pengaturan Cashflow Keuangan

Untuk menjaga agar keuangan usaha atau bisnis terkelola dengan rapi, tertiblah melakukan pencatatan uang masuk dan keluar. Lakukan pembukuan dengan teratur, dan pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jangan mudah mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi, kalaupun terpaksa lakukan pencatatan dan segera kembalikan ke kas usaha.

Dengan melakukan pencatatan keuangan akan mudah dilakukan evaluasi terhadap keuangan usaha Anda dan diketahui seberapa besar profit dan pertumbuhannya. Kita boleh saja mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi, bila memang setelah dihitung ada keuntungan. Pengusaha bisa saja mengambil prosentase dari laba bersih usahanya bila usaha masih mengalami fluktuatif. Atau diperhitungkan sebagai gaji tetap bulanan, bila pemasukan usaha Anda terlihat stabil. Jangan lupa sisihkan keuntungan usaha untuk membayar zakat, membayar hutang (jika ada), dan untuk ekspansi usaha atau pengembangan. Dibuku saya yang berjudul “Cerdas dan Cerdik Mengelola Uang” ada formula alokasi pembagian keuntungan yang bisa diterapkan dalam usaha Anda.

Bila Anda masih bekerja dan sambil berbisnis pada saat awal membuka usaha mungkin keuntungan  usaha Anda masih jauh lebih kecil dibanding gaji dari pekerjaan. Tetapi, makin tumbuhnya usaha dan bila didukung promosi yang kuat, maka usaha Anda makin maju dan bukan tidak mungkin keuntungan usaha sudah jauh melebihi gaji Anda. Tinggal Anda memutuskan, apakah tetap akan berbisnis sambil bekerja ataukah  meninggalkan pekerjaan dan terjun total dalam usahanya.

Menjadi pengusaha adalah menggaji dirinya sendiri. Oleh karena itu, Anda sendirilah yang menentukan target penghasilan Anda. Bila merasa tidak cukup dengan keuntungan usaha yang kecil, maka kejar terus target omset bisnis Anda, sehingga keuntungan juga meningkat dan penghasilan juga akan naik.

Selamat merencanakan usaha Anda dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Amin.

*)  Penulis adalah Managing Director Kurnia Consulting, Biro Perencanaan Keuangan Keluarga dan UKM, penulis buku Cerdas dan Cerdik Mengelola Uang. Bisa dihubungi di No. HP (021) 92519848, atau email:kurnia_09@yahoo.com. Web: www.perencanaankeuangansyariah.com

Sumber: Majalah Pengusaha Muslim, Edisi Mei 2010

Artikel wwww.PengusahaMuslim.com (Merencanakan Keuangan Usaha Pemula)

Berhaji Dari Talangan Bank

Ustadz DR Muhammad Arifin Badri MA



PENDAHULUAN
Alhamdulillah , shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Kiblat yang bermuara di Baitullah atau Ka’bah adalah arah-arah Anda setiap kali mendirikan shalat. Tentu arah ini memiliki arti tersendiri dalam hidup Anda. Dan sudah barang tentu hati Anda selalu merindukan untuk memiliki kesempatan beribadah kepada Allah langsung di hadapan Ka’bah. Wajar bila pertama kali Anda berkesempatan untuk beribadah kepada Allah langsung di hadapan Ka’bah, Anda tak kuasa menahan luapan rasa bahagia. Hati Anda berbunga-bunga, dan pikiran Anda terharu dan air matapun mengalir bercucuran. Betapa tidak, arah yang selama ini Anda agungkan ternyata bermuara pada bangunan sederhana, yaitu Ka’bah. Bangunan yang tersusun dari bebatuan hitam, yang sudah barang tentu tidak kuasa memberi Anda apapun.

Kesederhanaan Ka’bah menjadikan Anda menyadari bahwa selama ini ternyata Anda tidaklah menyembah bangunan Ka’bah. Selama ini sejatinya Anda sedang mengagungkan Tuhan Ka’bah, Pencipta dan Penguasa dunia beserta isinya.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِالَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” [Al-Quraisy : 34]

Walau demikian, mata Anda tak akan pernah puas memandang Ka’bah, dan kerinduan akan selalu melekat dalam hati Anda untuk terus berkunjung dan beribadah di dekatnya.

Saudaraku! Fenomena yang Anda rasakan bersama Ka’bah ini sejatinya adalah efek langsung dari kobaran iman Anda kepada Allah Ta’ala. Anda menyadari bahwa Allah-lah yang memerintahkan Anda untuk meghadapkan wajah ke arahnya, karenanya Anda selalu rindu kepadanya.

Begitu kuat kerinduan Anda kepada Ka’bah hingga menjadikan Anda berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengobati kerinduan Anda walau hanya sesaat atau minimal sekali seumur hidup Anda. Sedikit demi sedikit Anda menyisihkan dari hasil kucuran keringat Anda, agar dikemudian hari Anda berkesempatan menikmati kesejukan beribadah di sisi Baitullah Ka’bah. Bahkan mungkin Anda rela menjual berbagai aset Anda, atau bahkan berhutang agar dapat mewujudkan impian Anda ini.

BERHAJI DARI HASIL BERHUTANG
Kerinduan Anda kepada Ka’bah’ menjadikan banyak orang memutar otak dan mencari berbagai terobosan guna mewujudkannya. Dan diantara terobosan yang sekarang banyak ditawarkan ialah dengan mengikuti program arisan atau menggunakan dana talangan haji. Bagi banyak kalangan, program ini terasa bak hembusan angin surga yang mengobati kerinduan hatinya. Akibatnya, banyak dari mereka terbuai dan langsung menerimanya tanpa berpikir lebih dalam tentang hukum dan resikonya.

Andai mereka sedikit meluangkan waktu dan pikiranya guna menimbang-nimbang program ini, nisacaya mereka mewaspadainya, program-program semacam ini, walau pada awalnya terasa empuk, namun pada akhirnya terasa berat dan menyusahkan. Terlebih-lebih bila program dana talangan haji ditinjau dari hukum syar’inya.

Dana talangan haji yang sekarang sedang marak diterapkan di berbagai lembaga keuangan, adalah salah satu bentuk rekayasa melanggar hukum Allah Ta’ala. Praktek yang sekarang sedang menjamur di masyarakat ini sekilas berupa akad qardh (piutang) dan ijarah (sewa menyewa jasa). Dan tidak diragukan bahwa kedua akad ini bila dilakukan secara terpisah adalah halal.

Walau demikian, ketika kedua akad ini dilakukan secara bersamaan dan saling terkait, muncullah masalah besar. Yang demikian itu karena beberapa alasan :

1. Larangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 

“Tidak halal menggabungkan antara piutang dengan akad jual-beli” [HR Abu Dawud hadits no. 3506 dan At-Tirmidzy hadits no. 1234]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :”Pada hadits ini Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang penggabungan antara piutang dengan jual beli. Dengan demikian bila Anda menggabungkan antara akad piutang dengan akad sewa-menyewa berarti Anda telah menggabungkan antara akad piutang dengan akad jual-beli atau akad yang serupa dengannya. Dengan demikian, setiap akad sosial semisal hibah pinjam-meminjam, hibah buah-buahan yang masih di atas pohonnya, diskon pada akan penggarapan ladang atau sawah, dan lainnya semakna dengan akad hutang piutang, yaitu tidak boleh digabungkan dengan akad jual-beli dan sewa-menyewa” [Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/62]

2. Riba Terselubung
Secara lahir kreditur tidak memungut tambahan atau riba atau bunga dari piutangnya, namun secara tidak langsung ia telah mendapatkannya, yaitu dari uang sewa yang ia pungut. Anda pasti menyadari bahwa sewa menyewa (jual jasa pengurusan administrasi haji) yang dilakukan oleh lembaga keuangan terkait langsung dengan akad hutang piutang. Biasanya, yang telah memiliki dana sendiri untuk biaya hajinya, tidak akan menggunakan layanan “dana talangan haji” ini. Dengan demikian, adanya talangan dana haji ini, menjadikan lembaga keuangan terkait dapat memasarkan jasanya dan pasti mendapatkan keuntungan dari jual-beli jasa tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan hal ini dengan berkata : “Kesimpulan dari hadits ini menegaskan bahwa : Tidak dibenarkan menggabungkan antara akad komersial dengan akad sosial. Yang demikian itu karena keduanya menjalin akad sosial disebabkan adanya akad komersial antara mereka. Dengan demikian akad sosial itu tidak sepenuhnya sosial. Namun akad sosial secara tidak langsung menjadi bagian dari nilai transaksi dalam akad komersial. 

Dengan demikian orang yang menghutangkan uang sebesar seribu dirham kepada orang lain, dan pada waktu yang sama kreditur tidak rela memberi piutang kecuali bila debitur membeli barangnya dengan harga mahal. Sebagaimana pembeli tidaklah rela membeli dengan harga mahal melainkan karena ia mendapatkan piutang dari penjual” [Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/63]

3. Memberatkan Masyarakat
Sistem setoran haji yang diterapkan oleh Departemen Agama dengan online, sehingga dapat dilakukan kapan saja, telah mendatangkan masalah besar. Masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan pembayaran secepat mungkin, guna mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Akibatnya , banyak dari mereka yang sejatinya belum mampu menempuh segala macam cara, karena khawatir kelak harus menanti lama. Banyak dari mereka yang memaksakan diri dengan cara menggunakan sistem dana talangan haji atau arisan.

Adanya praktek memaksakan diri ini tidak diragukan membebani masyarakat. Terlebih-lebih menjadikan agama Islam yang pada awalnya terasa mudah, sekarang menjadi terasa sulit nan berat. Untuk dapat berhaji harus menanti sekian lama, dan selama penantian banyak dari mereka yang harus tersiksa dengan cicilan piutang. Bahkan sepulang menunaikan ibadah hajipun, sering kali masih menanggung beban cicilan biaya perjalan hajinya.

Sudah barang tentu melaksanakan ibadah dengan cara memaksakan diri semacam ini tentu tidak selaras dengan syariat Islam.


يَاأَيُّهَاالنَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَالأَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَيَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّواوَإِنَّ أَحَبَّ اْلأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَادُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ 

“Wahai umat manusia, hendaknya kalian mengerjakan amalan yang kuasa kalian kerjakan, karena sejatinya Allah tidak pernah merasa bosan (diibadahi) walaupun kalian sudah merasakannya. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang dilakukan secara terus menerus, walaupun hanya sedikit” [HR Bukhari hadits no. 1100 dan Muslim hadits no. 785]

Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan pesan ini ketika mendengar cerita bahwa Khaula’ binti Tuwait senantiasa shalat malam dan tidak pernah tidur.

Dan dalam urusan haji Allah Ta’ala berfirman.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” [Ali-Imran : 97]

PENUTUP
Semoga paparan singkat ini menjadi pelajaran bagi Anda untuk semakin bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak rela bila umatnya sengsara atau ditimpa kesusahan. Dengan demikian Anda dapat bersikap proposional dan terhindar dari hal-hal yang kurang selaras dengan syariat Islam, walau sekilas terasa empuk. Wallahu a‘lam bish shawab.


[Ustadz DR Muhammad Arifin Badri, MA, Alumnus Doktoral Universitas Islam Madinah, lulus dengan predikat summa cum laude, Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Disalin dari Majalah Pengusaha Muslim Edisi 21 Volume 2/Oktober 2011] 

Sekali Lagi, Perbankan Syariah Kekurangan SDM

Industri perbankan syariah masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan keterbatasan SDM ini, tuntutan untuk mengimpor tenaga kerja asing menjadi sangat terbuka lebar.

Saat ini, keberadaan bank syariah memang semakin populer dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Buktinya, antusiasme penggunaan produk dan jasa perbankan syariah semakin meningkat. Bahkan, perbankan syariah berhasil menempatkan diri sebagai alternatif sistem yang dapat dinikmati semua kalangan.

Dr. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam acara seminar akhir tahun tentang Outlook Perbankan Syariah 2011 menegaskan bahwa harapan untuk menjadikan perbankan syariah sebagai bank modern, profesional, dan memahami kebutuhan masyarakat bisa menjadi kenyataan. “Perbankan syariah harus memberi kontribusi yang signifikan dalam sistem perbankan maupun perekonomian nasional,” ujarnya.

Namun demikian, permasalahan SDM masih menjadi momok terbesar bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Secara pragmatis, industri perbankan syariah akhirnya melakukan praktek bajak-membajak karyawan. Ada pula yang merekrut pegawai lembaga keuangan konvensional, kemudian dilatih untuk menjadi karyawan perbankan syariah.

Menurut Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Rizkullah, pada tahun 2011 ini BNI Syariah membutuhkan lebih dari 10 ribu orang. Karena, laju pertumbuhan perbankan syariah ditargetkan naik hingga 43 persen. Dengan target tersebut, paling tidak akan ada penambahan 857 kantor dan penambahan pegawai perbankan syariah.

Demikian halnya dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, yang membutuhkan tidak kurang dari 12.000 karyawan hingga empat tahun ke depan. Menurut Heriyakto S. Hartomo, Project Management Office Head BRI Syariah, pihaknya tidak segan untuk melakukan kerjasama dengan 11 perguruan tinggi di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang demikian besar dalam waktu cepat.

Menurut Mustafa Edwin Nasution, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), kekurangan SDM syariah di Indonesia dikarenakan belum ada penyelenggaraan pendidikan ekonomi syariah secara formal, mulai hulu dan hilir. Di samping itu, hingga saat ini, belum ada penelitian apakah kurikulum ekonomi syariah yang diajarkan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah atau belum.

Patut dipahami juga, bahwa pembekalan SDM perbankan syariah tidak hanya dalam hal ilmu pengetahuan, tapi juga pembekalan kemampuan bahasa Inggris dan Arab, serta pemahaman agama. ”Inilah anehnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sudah berjalan 18 tahun, tapi dari kesiapan infrastruktur dan pendidikan masih belum jelas,” katanya.

Ke depan, peningkatan kualitas SDM harus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan industri perbankan syariah di kancah regional dan internasional. Menurut Mulya Siregar, Deputi Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, persaingan industri perbankan syariah di Indonesia akan ditentukan pada ASEAN Economic Community yang akan dibentuk pada tahun 2015. “Jika SDM di Indonesia belum memadai, ada kemungkinan SDM perbankan syariah akan diisi oleh tenaga kerja dari asing,” ujarnya.

Kini, ada beberapa negara anggota ASEAN yang sudah siap dengan AEC. Seperti Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Untuk itu, Mulya menghimbau agar masyarakat turut ambil bagian untuk menghadapi tantangan jelang AEC. “Jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tandasnya. (muhajir/berbagai sumber)

Kontroversi Seputar Dana Talangan Haji

Dulu, bank syariah pernah meluncurkan produk tabungan haji. Caranya, setiap nasabah yang sudah cukup tabungan hajinya, akan mendapatkan kursi keberangkatan. Jadi, pihak bank—bekerja sama dengan Kementerian Agama—berfungsi sebagai penyedia jasa pengurus haji bagi nasabah.

Untuk menjawab kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk dana talangan haji. Yaitu dana pinjaman (al-Qardh) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Kemudian, nasabah berwajiban mengembalikan dana dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jasanya, bank syariah memperoleh imbalan (ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan dan tidak boleh dipersyaratkan dalam pemberian dana talangan. Dari sinilah, kontroversi di kalangan masyarakat mulai muncul.

Pasalnya, pada tanggal 26 Juni 2002, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 29/ DSN-MUI/VI/2002 terkait dengan pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu isinya menyebutkan bahwa LKS dapat menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip al-Qard.

Ada yang berpendapat bahwa obyek akadnya adalah jasa pinjaman dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Dan setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Ada sebuah kaidah fikih menyebutkan, “Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat.» (Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf).

Menurut, AM. Hasan Ali, MA, Pengkaji Pusat Komunikasi Ekonomi Islam (PKES), salah satu ulama yang tidak menghendaki adanya dana talangan haji yaitu Quraish Shihab. Alasannya, rukun Islam kelima itu hanya wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu. Dengan adanya dana talangan haji, terkesan memaksakan diri bagi mereka yang tidak mampu. Padahal, hukumnya tidak wajib bagi yang tidak mampu.

Untuk menepis kesan terpaksa, fatwa tersebut mensyaratkan nasabah sebagai golongan orang mampu. Dalam artian, tidak akan memberatkan keluarganya nanti setelah pulang dari haji. “Kalau persoalannya memaksakan diri dan dinilai tidak mampu, maka tidak boleh,” tegas Hasan Ali, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Promitra Finance dan juga Dosen Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sedangkan untuk menepis kehalalan imbalan jasa (ujrah) yang diambil oleh LKS, fatwa tersebut merekomendasikan untuk merujuk pada prinsip ijarah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip al-Qardh dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Produk dana talangan haji memang memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, dana talangan haji memberikan unsur kemudahan. Di samping itu, semakin banyak produk yang dikembangkan bank syariah, semakin menarik umat Islam untuk menabung di bank syariah. Sedangkan sisi negatifnya, dana talangan haji mengajarkan umat Islam untuk berutang. Lebih baik menabung dulu daripada berutang.(febri/mg)